Real Estate Indonesia (REI) mengaku keberatan dengan harga jual rumah murah yang terlalu rendah. Harga jual rumah murah saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian.
Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy mengatakan, pertumbuhan ekonomi terus meningkat namun tidak diikuti kenaikan harga rumah murah.
"Sekarang harga rumah murah Rp 88 juta dan itu masih dibangun REI dan berlaku sampai saat ini. Cari mobil yang Rp 100 juta saja sudah susah. Berat bagi pengembang untuk menyediakan rumah murah dengan harga itu," ujar Eddy saat acara Jumpa Pers Tentang Program Kerja REI di Hotel J.S Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (27/1/2014).
Dia menjelaskan, selain rendahnya harga jual rumah murah, kondisi cuaca buruk beberapa waktu terakhir juga turut mempengaruhi pertumbuhan pembangunan properti terkendala.
"Banjir di mana-mana membuat ekonomi semakin berat membuat pertumbuhan pembangunan properti terkendala," katanya.
Dia menyebutkan, harga rumah murah yang ditetapkan sejak 4-5 tahun lalu tidak bisa diterapkan untuk kondisi saat ini. Untuk itu,
Monday, January 27, 2014
Prospek Emiten Pertambangan dan Properti 2014
Pertumbuhan kredit perbankan diprediksi akan mengalami penurunan sekitar 8 persen. Meski demikian beberapa sektor industri di Indonesia diperkirakan justru akan melesat.
Ekonom Standar Chartered Erik Sugandi mengungkapkan, meski kredit mengalami perlambatan, namun pada 2014 nanti beberapa sektor akan menguat. Untuk tambang akan melambat, namun sisi manufacturing semakin bagus.
"Apalagi ada beberapa peraturan seperti pembuatan smelter. Dan inflasi sudah mulai turun lagi kan," kata dia dalam konferensi pers Global Research Briefing 2014: Rising East, Emerging West, Standard Chartered, di JW Marriot Hotel, Senin (27/1/2014).
Dia melanjutkan, sektor yang paling berdampak
Ekonom Standar Chartered Erik Sugandi mengungkapkan, meski kredit mengalami perlambatan, namun pada 2014 nanti beberapa sektor akan menguat. Untuk tambang akan melambat, namun sisi manufacturing semakin bagus.
"Apalagi ada beberapa peraturan seperti pembuatan smelter. Dan inflasi sudah mulai turun lagi kan," kata dia dalam konferensi pers Global Research Briefing 2014: Rising East, Emerging West, Standard Chartered, di JW Marriot Hotel, Senin (27/1/2014).
Dia melanjutkan, sektor yang paling berdampak
Anggota LQ45 Yang Baru, Saham Perusahaan Hary Tanoe dan Bakrie di Depak Keluar
Delapan saham emiten terlempar dari jajaran Indeks Likuiditas Bursa Efek alias LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Beberapa di antaranya adalah perusahaan Hary Tanoesoedibjo dan tambang Grup Bakrie.
Delapan saham tersebut adalah:
- PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN)
- PT Bhakti Investama Tbk (BHIT)
- PT Bumi Resources Tbk (BUMI)
- PT BW Plantation Tbk (BWPT)
- PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS)
- PT Vale Indonesia Tbk (INCO)
- PT Mitra Adi Perkasa Tbk (MAPI)
- PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB).
"Berdasarkan hasil evaluasi kami pada bulan Januari 2014 atas saham-saham yang akan digunakan dalam penghitungan Indeks LQ45, kami sampaikan daftar saham yang masuk dan keluar untuk periode perdagangan Februari sampai dengan Juli 2014," kata Kepala Divisi Perdagangan Saham BEI Andre PJ Toelle di keterbukaan informasi, Senin (27/1/2014),
Delapan saham terebut digantikan delapan saham baru yang juga baru masuk daftar saham yang diperbolehkan melalui pra-pembukaan. Mereka adalah:
- PT Adhi Karya Tbk (ADHI)
- PT Ciputra Development TBk (CTRA)
- PT PP Tbk (PTPP)
- PT Summarecon Agung Tbk (SMRA)
- PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI)
- PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG)
- PT Visi Media Karya Tbk (VIVA)
- PT Waskita Karya Tbk (WSKT)
Indeks LQ45 merupakan perhitungan dari 45 saham, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-saham tersebut mempertimbangkan kapitalisasi pasar.
Indeks LQ 45 berisi 45 saham yang disesuaikan setiap enam bulan. Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan selalu berubah setiap enam bulan.
Delapan saham tersebut adalah:
- PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN)
- PT Bhakti Investama Tbk (BHIT)
- PT Bumi Resources Tbk (BUMI)
- PT BW Plantation Tbk (BWPT)
- PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS)
- PT Vale Indonesia Tbk (INCO)
- PT Mitra Adi Perkasa Tbk (MAPI)
- PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB).
"Berdasarkan hasil evaluasi kami pada bulan Januari 2014 atas saham-saham yang akan digunakan dalam penghitungan Indeks LQ45, kami sampaikan daftar saham yang masuk dan keluar untuk periode perdagangan Februari sampai dengan Juli 2014," kata Kepala Divisi Perdagangan Saham BEI Andre PJ Toelle di keterbukaan informasi, Senin (27/1/2014),
Delapan saham terebut digantikan delapan saham baru yang juga baru masuk daftar saham yang diperbolehkan melalui pra-pembukaan. Mereka adalah:
- PT Adhi Karya Tbk (ADHI)
- PT Ciputra Development TBk (CTRA)
- PT PP Tbk (PTPP)
- PT Summarecon Agung Tbk (SMRA)
- PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI)
- PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG)
- PT Visi Media Karya Tbk (VIVA)
- PT Waskita Karya Tbk (WSKT)
Indeks LQ45 merupakan perhitungan dari 45 saham, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-saham tersebut mempertimbangkan kapitalisasi pasar.
Indeks LQ 45 berisi 45 saham yang disesuaikan setiap enam bulan. Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan selalu berubah setiap enam bulan.
Thursday, January 23, 2014
Penghapusan Subsidi Listrik Untuk Perusahaan Publik
Para pelaku industri menanggapi beragam dampak hasil kesepakatan pemerintah dengan Komisi VII DPR yang menghapuskan subsidi listrik bagi industri golongan I-3 yang telah mencatatkan saham di bursa dan golongan industri besar I-4. Pencabutan subsidi listrik ini dilakukan secara bertahap mulai Mei 2014.
"Dampak pencabutan subsidi tidak akan begitu signifikan untuk perseroan. Kami siap dengan hal itu, lagi pula ini dilakukan secara bertahap," ujar Direktur PT Gajah Tunggal Tbk, Catharina Widjaja, saat dihubungi Liputan6.com, seperti ditulis, Kamis (23/1/2014).
Sementara itu, Investor Relation PT Astra International Tbk, Tira Ardianti menuturkan, pihaknya masih mempelajari hasil kesepakatan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pencabutan subsidi listrik bagi industri golongan I-3 yang telah mencatatkan saham di bursa.
Hal itu mengingat, grup Astra juga masih banyak yang tidak tercatat di bursa. Oleh karena itu, Pihaknya masih menunggu penjelasan pemerintah soal pencabutan subsidi listrik. Memang pencabutan subsidi listrik berdampak terhadap kinerja tetapi perseroan belum dapat memastikan sejauh mana dampak itu.
"Biaya naik tentunya tapi sejauh mana akibatnya belum bisa kami sampaikan lebih jauh," kata Tira.
Penaikan tarif dasar listrik juga berpengaruh terhadap industri makanan. Tarif dasar listrik (TDL) naik menambah beban perseroan setelah nilai tukar rupiah melemah dan kenaikan upah.
Public Relations PT Nippon Indosari Tbk (ROTI), Stephen Orlando mengatakan, penaikan tarif dasar listrik per 1 Mei akan memberikan pengaruh terhadap perusahaan khususnya pada peningkatan biaya produksi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri makanan khususnya yang menggunakan listrik untuk mendukung aktivitas produksi perusahaan.
"Selain menghadapi tantangan itu, industri pun menghadapi tantangan lain seperti kenaikan UMP dan melemahnya nilai tukar rupiah. Tantangan ini akan memberatkan pelaku industri dan tidak menutup kemungkinan berimbas pada kenaikan harga produk," kata Stephen.
Sepert diketahui, Pemerintah dan Komisi VII DPR telah sepakat mencabut subsidi listrik secara bertahap pada industri golongan I-3 yang sudah tercatat di bursa saham dan industri besar golongan I-4 secara bertahap dalam dua bulan yang dimulai Mei 2014.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyebutkan ada sekitar 371 perusahaan yang berstatus perusahaan terbuka masuk golongan I-3 dan golongan I-4 sebanyak 61 perusahaan.
"Dampak pencabutan subsidi tidak akan begitu signifikan untuk perseroan. Kami siap dengan hal itu, lagi pula ini dilakukan secara bertahap," ujar Direktur PT Gajah Tunggal Tbk, Catharina Widjaja, saat dihubungi Liputan6.com, seperti ditulis, Kamis (23/1/2014).
Sementara itu, Investor Relation PT Astra International Tbk, Tira Ardianti menuturkan, pihaknya masih mempelajari hasil kesepakatan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pencabutan subsidi listrik bagi industri golongan I-3 yang telah mencatatkan saham di bursa.
Hal itu mengingat, grup Astra juga masih banyak yang tidak tercatat di bursa. Oleh karena itu, Pihaknya masih menunggu penjelasan pemerintah soal pencabutan subsidi listrik. Memang pencabutan subsidi listrik berdampak terhadap kinerja tetapi perseroan belum dapat memastikan sejauh mana dampak itu.
"Biaya naik tentunya tapi sejauh mana akibatnya belum bisa kami sampaikan lebih jauh," kata Tira.
Penaikan tarif dasar listrik juga berpengaruh terhadap industri makanan. Tarif dasar listrik (TDL) naik menambah beban perseroan setelah nilai tukar rupiah melemah dan kenaikan upah.
Public Relations PT Nippon Indosari Tbk (ROTI), Stephen Orlando mengatakan, penaikan tarif dasar listrik per 1 Mei akan memberikan pengaruh terhadap perusahaan khususnya pada peningkatan biaya produksi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri makanan khususnya yang menggunakan listrik untuk mendukung aktivitas produksi perusahaan.
"Selain menghadapi tantangan itu, industri pun menghadapi tantangan lain seperti kenaikan UMP dan melemahnya nilai tukar rupiah. Tantangan ini akan memberatkan pelaku industri dan tidak menutup kemungkinan berimbas pada kenaikan harga produk," kata Stephen.
Sepert diketahui, Pemerintah dan Komisi VII DPR telah sepakat mencabut subsidi listrik secara bertahap pada industri golongan I-3 yang sudah tercatat di bursa saham dan industri besar golongan I-4 secara bertahap dalam dua bulan yang dimulai Mei 2014.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyebutkan ada sekitar 371 perusahaan yang berstatus perusahaan terbuka masuk golongan I-3 dan golongan I-4 sebanyak 61 perusahaan.
Harga Emas Sepertinya Masih Akan Turun
Harga emas kembali turun pada perdagangan hari ini. Koreksi jarga logam mulia ini terjadi imbas data survei PMI Manufaktur China yang lebih rendah dari ekspektasi pelaku pasar.
Data PMI Manufaktur China tercatat kembali masuk area kontraksi 49,6. Padahal pelaku pasar memprediksi data survei berada di level 50,6.
Head research and Analyst Monex Investindo Future, Ariston Tjendra dalam risetnya, Kamis (23/1/2014) mengatakan tekanan turun terlihat masih membayangi pergerakan harga emas.
Tekanan ini bisa terjadi selama harga emas berada di bawah garis resistance US$ 1.245 per troy ounce.
"Harga emas berpotensi menguji kembali level rendah US$ 1.230 dan selanjutnya di kisaran 1.226," katanya.
Pada perdagangan hari ini, harga emas sempat turun ke area 1.231 yang jug amerupakan area SMA 200 4 jam dan garis uptrend. Harga kemudian rebound dan kini bertahan di kisaran US$ 1.234 per troy ounce.
Pergerakan emas hari ini akan menunggu rilis dari klaim tunjangan pengangguran dan penjualan rumah second di Amerika Serikat. Kedua data tersebut kemungkinan bisa mempengaruhi pergerakan harga emas selanjutnya.
Data PMI Manufaktur China tercatat kembali masuk area kontraksi 49,6. Padahal pelaku pasar memprediksi data survei berada di level 50,6.
Head research and Analyst Monex Investindo Future, Ariston Tjendra dalam risetnya, Kamis (23/1/2014) mengatakan tekanan turun terlihat masih membayangi pergerakan harga emas.
Tekanan ini bisa terjadi selama harga emas berada di bawah garis resistance US$ 1.245 per troy ounce.
"Harga emas berpotensi menguji kembali level rendah US$ 1.230 dan selanjutnya di kisaran 1.226," katanya.
Pada perdagangan hari ini, harga emas sempat turun ke area 1.231 yang jug amerupakan area SMA 200 4 jam dan garis uptrend. Harga kemudian rebound dan kini bertahan di kisaran US$ 1.234 per troy ounce.
Pergerakan emas hari ini akan menunggu rilis dari klaim tunjangan pengangguran dan penjualan rumah second di Amerika Serikat. Kedua data tersebut kemungkinan bisa mempengaruhi pergerakan harga emas selanjutnya.
The Fed Terjebak Permainannya Sendiri. Emas Akan Naik? Simak Analisa Pakar Strategi Pasar Global, Peter Schiff
New York : Pakar strategi pasar global, Peter Schiff memperingkatkan para investor emas untuk tidak takut dengan berbagai aksi dari Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed). Schiff bahkan mendorong
"Emas sudah punya harga sendiri kapanpun The Fed mengurangi jumlah dana stimulusnya. Bahkan jika The Fed benar-benar menarik habis seluruh dana stimulusnya, harga emas akan melonjak naik," ungkapnya seperti dikutip dari CNBC, Kamis (23/1/2014).
CEO perusahaan investasi, Euro Pacific Capital tersebut menjelaskan, harga emas merosot tipis pada perdagangan Selasa (Rabu pagi kemarin) karena penguatan dolar.
Selain itu kemerosotan juga dipicu laporan dari The Wall Street Journal yang menyebutkan The Fed akan melanjutkan program penarikan dana stimulusnya saat rapat direksi pekan depan.
Sejauh ini, proyeksi pengurangan pembelian obligasi The Fed telah membuat para investor emas ketar-ketir dan menyebabkan kemerosotan harga emas terparah pada 2013 sejak 30 tahun terakhir.
Akan tetapi Schiff menegaskan, kecemasan para investor tidak pada tempatnya. Dari kacamatanya, The Fed tidak memiliki program penarikan dana stimulus yang strategis, dan saat pasar menyadarinya, emas akan menjadi perdagangan terpanas sepanjang tahun.
"Jika The Fed memulai tapering, seluruh perekonomian akan goyah, saham-saham mulai jatuh, dolar ambruk, dan seluruh program stimulatif yang dilancarkan The Fed sejak 2008 menjadi tak ada gunanya. Itulah mengapa akhirnya The Fed harus tetap terus mencetak uang. Tak bisa berhenti. Dan saat itu, emas akan menjadi investasi yang menarik," papar dia.
Dengan kata lain, The Fed telah terjebak pada siklus peredaran uangnya, dan tak mampu memulihkan ekonomi sepenuhnya. Belum lagi langkah ragu-ragu The Fed dalam menarik dana stimulusnya juga berpengaruh.
"Emas sudah punya harga sendiri kapanpun The Fed mengurangi jumlah dana stimulusnya. Bahkan jika The Fed benar-benar menarik habis seluruh dana stimulusnya, harga emas akan melonjak naik," ungkapnya seperti dikutip dari CNBC, Kamis (23/1/2014).
CEO perusahaan investasi, Euro Pacific Capital tersebut menjelaskan, harga emas merosot tipis pada perdagangan Selasa (Rabu pagi kemarin) karena penguatan dolar.
Selain itu kemerosotan juga dipicu laporan dari The Wall Street Journal yang menyebutkan The Fed akan melanjutkan program penarikan dana stimulusnya saat rapat direksi pekan depan.
Sejauh ini, proyeksi pengurangan pembelian obligasi The Fed telah membuat para investor emas ketar-ketir dan menyebabkan kemerosotan harga emas terparah pada 2013 sejak 30 tahun terakhir.
Akan tetapi Schiff menegaskan, kecemasan para investor tidak pada tempatnya. Dari kacamatanya, The Fed tidak memiliki program penarikan dana stimulus yang strategis, dan saat pasar menyadarinya, emas akan menjadi perdagangan terpanas sepanjang tahun.
"Jika The Fed memulai tapering, seluruh perekonomian akan goyah, saham-saham mulai jatuh, dolar ambruk, dan seluruh program stimulatif yang dilancarkan The Fed sejak 2008 menjadi tak ada gunanya. Itulah mengapa akhirnya The Fed harus tetap terus mencetak uang. Tak bisa berhenti. Dan saat itu, emas akan menjadi investasi yang menarik," papar dia.
Dengan kata lain, The Fed telah terjebak pada siklus peredaran uangnya, dan tak mampu memulihkan ekonomi sepenuhnya. Belum lagi langkah ragu-ragu The Fed dalam menarik dana stimulusnya juga berpengaruh.
Freeport dan Newmont Tuding Pemerintah RI Langgar Kesepakatan
Perusahaan tambang terbesar Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. dan Newmont Mining Corp. menyatakan aturan baru pemerintah Indonesia terkait pajak ekspor logam melanggar kesepakatan dalam kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
Pemerinth Indonesia mengeluarkan aturan mengenai ekspor logam bulan ini yang melarang ekspor bijih mineral yang belum diolah dan mengenakan pajak ekspor atas konsentrat tembaga. Konsentrat tembaga merupakan bijih mineral setengah jadi yang dikirim dari perusahaan tambang ke tempat pengolahan (smelter).
Aturan itu telah menyebabkan penundaan atas izin ekspor dan Freeport berencana menunda produksinya, menurut perusahaan produsen tembaga terbesar dunia itu. Pajak ekspor tembaga, mulai dari 25% dan akan dinaikkan hingga 60% pada pertengahan 2016, membuat Freeport kaget, ujar CEO Freeport, Richard Adkerson dalam acara konferensi pers kemarin.
“Aturan itu agak aneh bagi Freeport jika Indonesia tetap menggunakan aturan itu,” ujar Dan Rohr, seorang analis pada Morningstar Inc. sebagaimana dikutip Bloomberg, Kamis (23/1/2014).
Pemerinth Indonesia mengeluarkan aturan mengenai ekspor logam bulan ini yang melarang ekspor bijih mineral yang belum diolah dan mengenakan pajak ekspor atas konsentrat tembaga. Konsentrat tembaga merupakan bijih mineral setengah jadi yang dikirim dari perusahaan tambang ke tempat pengolahan (smelter).
Aturan itu telah menyebabkan penundaan atas izin ekspor dan Freeport berencana menunda produksinya, menurut perusahaan produsen tembaga terbesar dunia itu. Pajak ekspor tembaga, mulai dari 25% dan akan dinaikkan hingga 60% pada pertengahan 2016, membuat Freeport kaget, ujar CEO Freeport, Richard Adkerson dalam acara konferensi pers kemarin.
“Aturan itu agak aneh bagi Freeport jika Indonesia tetap menggunakan aturan itu,” ujar Dan Rohr, seorang analis pada Morningstar Inc. sebagaimana dikutip Bloomberg, Kamis (23/1/2014).
BRI Dihantui Kredit Macet Rp 583 Milyar Akibat Banjir Jakarta
Bank Rakyat Indonesia saat ini cukup dicemaskan dengan ancaman adanya kredit macet akibat adanya bencana banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Dikutip dari data BRI, saat ini setidaknya ada lima kantor cabang yang terbagi dalam dua wilayah yaitu Jakarta 2 dan Jakarta 3 yang wilayah kerjanya terkena banjir.
"Sebenarnya untuk Jakarta kita terbagi tiga wilayah, ada wilayah Jakarta 1 juga, tapi yang terkena banjir hanya di Jakarta 2 dan 3 saja," ungkap Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali, Kamis (23/1/2014).
Wilayah Jakarta 2 yang terkena banjir yaitu Kantor Cabang (Kacab) Bekasi, Kacab Radio Dalam dan Kacab Tambun. Untuk wilayah ini setidaknya ada total debiturnya sebanyak 254.850 debitur dengan total pinjaman mencapai Rp 28.6 triliun.
Dari total tersebut yang berpotensi menjadi kredit bermasalah (NPL) untuk debiturnya sebanyak 4.874 debitur yang angkanya sebesar Rp 583 miliar. Jadi diperkirakan NPL untuk wilayah Jakarta 2 akan naik sekitar 2%.
Sementara untuk wilayah Jakarta 3 Kacab yang wilayah kerjanya terkena dampak banjir yaitu Kacab Daan Mogot dan Kacab Jelambar.
Dari dua Kacab tersebut setidaknya ada 259.885 debitur yang memiliki total outstanding kreditnya sebesar Rp 14,6 triliun. Sementara yang berpotensi akan mengalami kredit macet sebesar Rp 252 miliar dengan total debitur 5.229 debitur dengan perkiraan peningkatan NPL sebesar 1,7%.
Dari dua wilayah tersebut maka setidaknya ada Rp 835 miliar dana kredit yang terancam tak kan dibayarkan oleh 10.103 debitur.
"Itu masih angka kasarannya, nanti dari situ masih akan kita tinjau satu persatu di lokasi, kalau meski kebanjiran tapi sekiranya masih mampu berarti kan tidak masuk dalam data itu," kata Ali.
Dikutip dari data BRI, saat ini setidaknya ada lima kantor cabang yang terbagi dalam dua wilayah yaitu Jakarta 2 dan Jakarta 3 yang wilayah kerjanya terkena banjir.
"Sebenarnya untuk Jakarta kita terbagi tiga wilayah, ada wilayah Jakarta 1 juga, tapi yang terkena banjir hanya di Jakarta 2 dan 3 saja," ungkap Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali, Kamis (23/1/2014).
Wilayah Jakarta 2 yang terkena banjir yaitu Kantor Cabang (Kacab) Bekasi, Kacab Radio Dalam dan Kacab Tambun. Untuk wilayah ini setidaknya ada total debiturnya sebanyak 254.850 debitur dengan total pinjaman mencapai Rp 28.6 triliun.
Dari total tersebut yang berpotensi menjadi kredit bermasalah (NPL) untuk debiturnya sebanyak 4.874 debitur yang angkanya sebesar Rp 583 miliar. Jadi diperkirakan NPL untuk wilayah Jakarta 2 akan naik sekitar 2%.
Sementara untuk wilayah Jakarta 3 Kacab yang wilayah kerjanya terkena dampak banjir yaitu Kacab Daan Mogot dan Kacab Jelambar.
Dari dua Kacab tersebut setidaknya ada 259.885 debitur yang memiliki total outstanding kreditnya sebesar Rp 14,6 triliun. Sementara yang berpotensi akan mengalami kredit macet sebesar Rp 252 miliar dengan total debitur 5.229 debitur dengan perkiraan peningkatan NPL sebesar 1,7%.
Dari dua wilayah tersebut maka setidaknya ada Rp 835 miliar dana kredit yang terancam tak kan dibayarkan oleh 10.103 debitur.
"Itu masih angka kasarannya, nanti dari situ masih akan kita tinjau satu persatu di lokasi, kalau meski kebanjiran tapi sekiranya masih mampu berarti kan tidak masuk dalam data itu," kata Ali.
Investasi Industri Pengolahan di Indonesia Terus Melejit
Investasi industri pengolahan di Indonesia terus melejit, dengan kebijakan pemerintah mengerem atau melarang ekspor barang mentah, antara lain lewat pemberlakuan bea keluar (BK).
Kebijakan ini membuat industri pengolahan kakao bertumbuh menjadi empat kali lipat, dari kapasitas 100.000 ton per tahun menjadi 400.000 ton. Sedangkan larangan ekspor bahan tambang mentah membuat banyak perusahaan sedang dan akan membangun smelter dengan total investasi Rp 150 triliun. Industri biodiesel sawit juga diperkirakan akan meningkat investasinya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan, sekitar empat tahun lalu, BK sawit, kakao, dan karet diberlakukan. Saat menghadiri pertemuan investasi kakao Eropa, banyak yang mempertanyakan mengapa Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan itu. Indonesia diramalkan merugi karena tidak akan mampu mengolah, dan BK membuat kakao menjadi mahal sehingga tak bisa dijual.
"Nah, dalam acara WEF besok akan kami laporkan kepada mereka, setelah 3,5 tahun, kapasitas pemrosesan kakao melonjak dari 100.000 ton menjadi 400.000 ton lebih. Memang kini tidak lagi bisa ekspor kakao, tapi karena habis dipakai industri dalam negeri, bukan karena kakao menjadi mahal sehingga tidak laku dijual," kata Mahendra di Davos, Swiss, Rabu (22/1).
World Economic Forum (WEF) Annual Meeting adalah acara tahunan para pemimpin negara dan pebisnis dunia. Pertemuan orang-orang penting dunia tersebut, tahun ini, berlangsung 22-25 Januari di Davos, Swiss.
Di sektor pertambangan, Mahendra menjelaskan, BKPM kini sudah mengeluarkan izin pembangunan smelter 28 perusahaan, dengan total investasi sekitar Rp 150 triliun hingga 2-3 tahun ke depan. Sebanyak tiga perusahaan akan menyelesaikan pabriknya pada tahun ini, yakni smelter bauksit, nikel, dan bijih besi.
Sedangkan di sektor kelapa sawit proses hilirisasi semakin ditingkatkan dengan memperbesar pasar dalam negeri melalui penggunaan biodiesel. Lewat mandatori penggunaan biodiesel, industri pengolahan akan meningkat investasinya. Saat ini, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) masih banyak diekspor karena pasar dalam negeri belum berkembang sepenuhnya.
"Sisi rantai pasokan ke depan dan belakangnya juga harus dibenahi. Jika tak dibenahi, tak akan berkelanjutan. Kakao jika tidak diperbaiki perkebunannya, dua tahun lagi kita impor biji kakao, padahal hilirisasi sukses. CPO juga, pertambangan juga," tandasnya.
Mahendra menjelaskan, kunci pembangunan industri pengolahan adalah menerapkan kebijakan yang konsisten. Pihak asing belum tentu mendukung, tapi akan menyesuaikan dan melakukan investasi.
"Dalam forum WEF, kehadiran pemimpin pemerintahan, bisnis, dan organisasi lain bisa untuk menjelaskan perspektif kita. Indonesia kini semakin diperhatikan dan industri pengolahan kita akan menjadi sangat besar. Para pengusaha papan atas dunia ini sudah tahu, namun jika dijelaskan langsung di forum seperti WEF bahwa kita menerapkan kebijakan secara konsisten, mereka akan lebih percaya," kata Mahendra.
Ia menjelaskan, industri pemrosesan komoditas dan tambang akan menarik investasi sangat besar. Hal ini menjadi kontribusi penting untuk pertumbuhan ekonomi ke depan.
"Tahun 2013 kita meraih investasi sekitar Rp 398 triliun. Investasi yang sudah pipeline juga membesar. Tahun ini, investasi bisa mencapai Rp 456-457 triliun atau 15 persen kenaikannya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun ini sekitar 5,8 persen cukup bagus, sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan dan memang sebaiknya lebih cepat membangun infrastruktur sehingga tidak bottlenecking yang menyebabkan inefisiensi," katanya.
Kebijakan ini membuat industri pengolahan kakao bertumbuh menjadi empat kali lipat, dari kapasitas 100.000 ton per tahun menjadi 400.000 ton. Sedangkan larangan ekspor bahan tambang mentah membuat banyak perusahaan sedang dan akan membangun smelter dengan total investasi Rp 150 triliun. Industri biodiesel sawit juga diperkirakan akan meningkat investasinya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan, sekitar empat tahun lalu, BK sawit, kakao, dan karet diberlakukan. Saat menghadiri pertemuan investasi kakao Eropa, banyak yang mempertanyakan mengapa Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan itu. Indonesia diramalkan merugi karena tidak akan mampu mengolah, dan BK membuat kakao menjadi mahal sehingga tak bisa dijual.
"Nah, dalam acara WEF besok akan kami laporkan kepada mereka, setelah 3,5 tahun, kapasitas pemrosesan kakao melonjak dari 100.000 ton menjadi 400.000 ton lebih. Memang kini tidak lagi bisa ekspor kakao, tapi karena habis dipakai industri dalam negeri, bukan karena kakao menjadi mahal sehingga tidak laku dijual," kata Mahendra di Davos, Swiss, Rabu (22/1).
World Economic Forum (WEF) Annual Meeting adalah acara tahunan para pemimpin negara dan pebisnis dunia. Pertemuan orang-orang penting dunia tersebut, tahun ini, berlangsung 22-25 Januari di Davos, Swiss.
Di sektor pertambangan, Mahendra menjelaskan, BKPM kini sudah mengeluarkan izin pembangunan smelter 28 perusahaan, dengan total investasi sekitar Rp 150 triliun hingga 2-3 tahun ke depan. Sebanyak tiga perusahaan akan menyelesaikan pabriknya pada tahun ini, yakni smelter bauksit, nikel, dan bijih besi.
Sedangkan di sektor kelapa sawit proses hilirisasi semakin ditingkatkan dengan memperbesar pasar dalam negeri melalui penggunaan biodiesel. Lewat mandatori penggunaan biodiesel, industri pengolahan akan meningkat investasinya. Saat ini, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) masih banyak diekspor karena pasar dalam negeri belum berkembang sepenuhnya.
"Sisi rantai pasokan ke depan dan belakangnya juga harus dibenahi. Jika tak dibenahi, tak akan berkelanjutan. Kakao jika tidak diperbaiki perkebunannya, dua tahun lagi kita impor biji kakao, padahal hilirisasi sukses. CPO juga, pertambangan juga," tandasnya.
Mahendra menjelaskan, kunci pembangunan industri pengolahan adalah menerapkan kebijakan yang konsisten. Pihak asing belum tentu mendukung, tapi akan menyesuaikan dan melakukan investasi.
"Dalam forum WEF, kehadiran pemimpin pemerintahan, bisnis, dan organisasi lain bisa untuk menjelaskan perspektif kita. Indonesia kini semakin diperhatikan dan industri pengolahan kita akan menjadi sangat besar. Para pengusaha papan atas dunia ini sudah tahu, namun jika dijelaskan langsung di forum seperti WEF bahwa kita menerapkan kebijakan secara konsisten, mereka akan lebih percaya," kata Mahendra.
Ia menjelaskan, industri pemrosesan komoditas dan tambang akan menarik investasi sangat besar. Hal ini menjadi kontribusi penting untuk pertumbuhan ekonomi ke depan.
"Tahun 2013 kita meraih investasi sekitar Rp 398 triliun. Investasi yang sudah pipeline juga membesar. Tahun ini, investasi bisa mencapai Rp 456-457 triliun atau 15 persen kenaikannya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun ini sekitar 5,8 persen cukup bagus, sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan dan memang sebaiknya lebih cepat membangun infrastruktur sehingga tidak bottlenecking yang menyebabkan inefisiensi," katanya.
Wednesday, January 22, 2014
Sah! APBD DKI 2014 Sebesar Rp72 Triliun
Setelah molor sekira dua bulan dari waktu ketentuan pengesahan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, akhirnya disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.
Setelah mendapat persetujuan secara lisan dari anggota dewan yang hadir dalam rapat, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan pun mengesahkan APBD DKI 2014 sebesar Rp72.000.134.943.000.
"Dengan ini, maka Raperda tentang APBD 2014 di sahakan," ujar Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Selasa (22/1/2014).
Penambahan anggaran tersebut, berdasarkan KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur, dimana jumlah RAPBD adalah sebesar Rp69,5 triliun dalam perjalanan pembahasannya, diusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,5 triliun.
Penambahan tersebut, sambungnya, diperoleh dari estimasi adanya penambahan penerimaan dari dana berimbang, khususnya pajak dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2013 serta pinjaman untuk program Jakarta Dradging Initiative (JEDI).
Sebelum melakukan pengesahan, rapat sempat tersendat oleh interupsi yang diajukan anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ridho Kamaludin. Menurutnya, penambahan anggaran tersebut rak pernah dilakukan pembahasan sebelumnya.
"Saya tegaskan, penambahan itu sudah dibahas di Banggar, sesuai dengan surat yang dikeluarkan di banggar. Untuk Rp2,5 triliun bukan Silpa. Kalau total Silpa itu hampir sebanyak Rp7 triliun. Untuk Rp2,5 triliun ini, cuma Rp100 miliar dari Silpa, lebihnya dari pajak penghasilan dan sudah mendapatkan persetujuan daru Kemendagri," tegas Ferrial.
Setelah mendapat persetujuan secara lisan dari anggota dewan yang hadir dalam rapat, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan pun mengesahkan APBD DKI 2014 sebesar Rp72.000.134.943.000.
"Dengan ini, maka Raperda tentang APBD 2014 di sahakan," ujar Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Selasa (22/1/2014).
Penambahan anggaran tersebut, berdasarkan KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur, dimana jumlah RAPBD adalah sebesar Rp69,5 triliun dalam perjalanan pembahasannya, diusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,5 triliun.
Penambahan tersebut, sambungnya, diperoleh dari estimasi adanya penambahan penerimaan dari dana berimbang, khususnya pajak dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2013 serta pinjaman untuk program Jakarta Dradging Initiative (JEDI).
Sebelum melakukan pengesahan, rapat sempat tersendat oleh interupsi yang diajukan anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ridho Kamaludin. Menurutnya, penambahan anggaran tersebut rak pernah dilakukan pembahasan sebelumnya.
"Saya tegaskan, penambahan itu sudah dibahas di Banggar, sesuai dengan surat yang dikeluarkan di banggar. Untuk Rp2,5 triliun bukan Silpa. Kalau total Silpa itu hampir sebanyak Rp7 triliun. Untuk Rp2,5 triliun ini, cuma Rp100 miliar dari Silpa, lebihnya dari pajak penghasilan dan sudah mendapatkan persetujuan daru Kemendagri," tegas Ferrial.
Orang Terkaya di Asia Raup 30 Trilyun
Orang paling kaya di Asia, Li Ka-shing baru saja meraup dana hingga lebih dari US$ 3 miliar (Rp 30 triliun) tahun ini. Ia menjual sebagian saham perusahaan energi miliknya di pasar saham Hong Kong.
HK Electric Investments, anak usaha Power Assets milik Li, baru saja melangsungkan penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO) dengan raupan dana US$ 3,11 miliar atau lebih dari Rp 30 triliun.
Perusahaannya itu melepas 4,43 miliar lembar saham ke publik di kisaran harga HK$ 5,45 sampai HK$ 6,3 per lembar. Raupan dananya yang fantastis itu membuat aksi korporasi HK Electric dinobatkan sebagai IPO terbesar di Asia tahun ini.
Perusahaan listrik milik Li itu sudah lama mengalami raupan laba yang stagnan sejak lima tahun terakhir. Pasalnya Pemerintah Hong Kong sudah memangkas margin laba perusahaan listrik dari 15% menjadi hanya 9,99%.
Perusahaan listrik milik negara China, State Grid Corp of China dan Oman Investment Fund memborong 38% saham HK Electric saat IPO tersebut. Nilainya sekitar US$ 1,17 miliar.
Hingga Januari 2014, posisi Li sebagai orang terkaya di Asia tak tergoyahkan dengan harta senilai US$ 32 miliar (Rp 320 triliun) berdasarkan daftar orang kaya versi Forbes.
HK Electric Investments, anak usaha Power Assets milik Li, baru saja melangsungkan penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO) dengan raupan dana US$ 3,11 miliar atau lebih dari Rp 30 triliun.
Perusahaannya itu melepas 4,43 miliar lembar saham ke publik di kisaran harga HK$ 5,45 sampai HK$ 6,3 per lembar. Raupan dananya yang fantastis itu membuat aksi korporasi HK Electric dinobatkan sebagai IPO terbesar di Asia tahun ini.
Perusahaan listrik milik Li itu sudah lama mengalami raupan laba yang stagnan sejak lima tahun terakhir. Pasalnya Pemerintah Hong Kong sudah memangkas margin laba perusahaan listrik dari 15% menjadi hanya 9,99%.
Perusahaan listrik milik negara China, State Grid Corp of China dan Oman Investment Fund memborong 38% saham HK Electric saat IPO tersebut. Nilainya sekitar US$ 1,17 miliar.
Hingga Januari 2014, posisi Li sebagai orang terkaya di Asia tak tergoyahkan dengan harta senilai US$ 32 miliar (Rp 320 triliun) berdasarkan daftar orang kaya versi Forbes.
Mau Diakuisisi Pertamina, OJK Akan Panggil PGN
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana memanggil PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) terkait niat akuisisi PT Pertamina terhadap emiten berkode PGAS itu.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengakui, institusinya memang sudah meminta penjelasan kepada PGN. "Tapi memang belum diterima dari PGN," ucapnya usai menghadiri acara Penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kantor BPK, Jakarta, Rabu (22/1/2014).
Muliaman menegaskan, rencana akuisisi atau merger PGN harus mengikuti aturan main pasar modal. Manajemen PGN memang harus senantiasa melaporkan segala bentuk aksi korporasi menyangkut perusahaannya kepada OJK.
"Aksi korporasi harus dilaporkan ke OJK dan kami pasti akan memanggil PGN," tukas Muliaman.
Sekadar informasi, Muliaman mengakui belum mengetahui secara jelas rencana akuisisi Pertamina-PGN. Namun dirinya mengimbau kepada PGN untuk segera melakukan paparan publik terkait aksi korporasi ini.
"Harus ada public expose karena ada aturannya," tandas Muliaman.
Sebelumnya, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mendesak PGN segera menggelar paparan publik terkait rencana aksi korporasi akuisisi perseroan oleh PT Pertamina (Persero). Sesuai ketentuan pasar modal, public expose harus digelar dalam masa waktu 2x24 jam.
"Harusnya otoritas panggil PGN dan pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN mesti menjelaskan apa saja aksinya. Dalam aturan pasar modal kan 2x24 jam harus ada publix expose sehingga ini menjadi sinyal kurang baik kalau BUMN mengecualikannya (public expose)," ungkap Ketua AEI, Airlangga Hartarto.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengakui, institusinya memang sudah meminta penjelasan kepada PGN. "Tapi memang belum diterima dari PGN," ucapnya usai menghadiri acara Penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kantor BPK, Jakarta, Rabu (22/1/2014).
Muliaman menegaskan, rencana akuisisi atau merger PGN harus mengikuti aturan main pasar modal. Manajemen PGN memang harus senantiasa melaporkan segala bentuk aksi korporasi menyangkut perusahaannya kepada OJK.
"Aksi korporasi harus dilaporkan ke OJK dan kami pasti akan memanggil PGN," tukas Muliaman.
Sekadar informasi, Muliaman mengakui belum mengetahui secara jelas rencana akuisisi Pertamina-PGN. Namun dirinya mengimbau kepada PGN untuk segera melakukan paparan publik terkait aksi korporasi ini.
"Harus ada public expose karena ada aturannya," tandas Muliaman.
Sebelumnya, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mendesak PGN segera menggelar paparan publik terkait rencana aksi korporasi akuisisi perseroan oleh PT Pertamina (Persero). Sesuai ketentuan pasar modal, public expose harus digelar dalam masa waktu 2x24 jam.
"Harusnya otoritas panggil PGN dan pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN mesti menjelaskan apa saja aksinya. Dalam aturan pasar modal kan 2x24 jam harus ada publix expose sehingga ini menjadi sinyal kurang baik kalau BUMN mengecualikannya (public expose)," ungkap Ketua AEI, Airlangga Hartarto.
Tanam Pohon Lebih Cepat Tumbuh, Indonesia Sering Diganggu Asing
Indonesia memiliki keunggulan khusus yang tak banyak dimiliki negara lain di bidang industri kehutanan khususnya sektor kertas dan pulp. Daya pertumbuhan pohon yang ditanam di Indonesia lebih cepat daripada negara-negara lain.
Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Misbahul Huda mengatakan bahwa saat ini industri pulp (bubur kertas) dan kertas Indonesia tercatat sebagai pemain kesembilan terbesar secara global. Bahkan Indonesia berpeluang mendongkrak peringkat Indonesia menjadi nomor 3-4 dunia.
"Secara umum, pertumbuhan pohon di Indonesia bisa lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan di negara lain," katanya di konferensi pers persiapan Pameran Industri Kertas dan Pulp yang diadakan di Ruang Rosewood 3, Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Rabu (22/1/2014)
Mishabul mengatakan di tingkat global banyak pengusaha asing yang bermain di industri pulp dan kertas, saling bersaing satu sama lain. Dengan keunggulan Indonesia, banyak dari mereka memanfaatkan LSM asing dengan menyerang isu lingkungan serta menuduh adanya dumping terhadap industri kertas Indonesia
"Isu sebenernya adalah ada kepentingan bisnis di balik itu semua," katanya.
Di tempat yang sama Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan pemerintah sudah menerapkan sistem verifikasi legilitas kayu (SVLK) menjadi acuan baik dunia maupun negara lain terkait produk kayu legal. Cara ini bisa menjadi upaya meredam kampanye negatif industri kertas Indonesia.
"Masalah terkait lingkungan, black campaign dari asing. Sering menjadi ganjalan bagi ekspor kita. Padahal pulp dan kertas yang masuk ke
Indonesia itu mudah sekali tanpa ada peraturan untuk membatasi," katanya.
Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Misbahul Huda mengatakan bahwa saat ini industri pulp (bubur kertas) dan kertas Indonesia tercatat sebagai pemain kesembilan terbesar secara global. Bahkan Indonesia berpeluang mendongkrak peringkat Indonesia menjadi nomor 3-4 dunia.
"Secara umum, pertumbuhan pohon di Indonesia bisa lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan di negara lain," katanya di konferensi pers persiapan Pameran Industri Kertas dan Pulp yang diadakan di Ruang Rosewood 3, Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Rabu (22/1/2014)
Mishabul mengatakan di tingkat global banyak pengusaha asing yang bermain di industri pulp dan kertas, saling bersaing satu sama lain. Dengan keunggulan Indonesia, banyak dari mereka memanfaatkan LSM asing dengan menyerang isu lingkungan serta menuduh adanya dumping terhadap industri kertas Indonesia
"Isu sebenernya adalah ada kepentingan bisnis di balik itu semua," katanya.
Di tempat yang sama Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan pemerintah sudah menerapkan sistem verifikasi legilitas kayu (SVLK) menjadi acuan baik dunia maupun negara lain terkait produk kayu legal. Cara ini bisa menjadi upaya meredam kampanye negatif industri kertas Indonesia.
"Masalah terkait lingkungan, black campaign dari asing. Sering menjadi ganjalan bagi ekspor kita. Padahal pulp dan kertas yang masuk ke
Indonesia itu mudah sekali tanpa ada peraturan untuk membatasi," katanya.
IMF menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,7%
Dana Moneter Intenasional (IMF) menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,7% untuk tahun ini.
Perkiraan itu dikeluarkan dengan menyebutkan bahwa berkurangnya gangguan ekonomi global akan memungkinkan sejumlah negara menaikkan pertumbuhan ekonomi termasuk negara berkembang.
Namun demikian IMF, mengingatkan negara kaya masih tumbuh di bawah kapasitas yang seharusnya.
Negara maju diingatkan untuk mewaspadai pengaruh deflasi yang bisa mengganggu pemulihan ekonomi yang masih berada pada tahap awal sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (22/1/2014).
Dalam laporan World Economic Outlook disebutkan bahwa pertumbuhan 3,7% tersebut tercatat 0,1 poin persen lebih tinggi dari proyeksi yang dikeluarkan Oktober tahun lalu. IMF juga memprediksi bahwa ekonomi dunia akan tumbuh 3,9% pada 2015.
Olivier Blanchard, kepala ekonom IMF mengatakan sistem keuangan yang kian sehat selain berkurangnya ketidakpastian akan memungkinkan pertumbuhan terus melaju.
Perkiraan itu dikeluarkan dengan menyebutkan bahwa berkurangnya gangguan ekonomi global akan memungkinkan sejumlah negara menaikkan pertumbuhan ekonomi termasuk negara berkembang.
Namun demikian IMF, mengingatkan negara kaya masih tumbuh di bawah kapasitas yang seharusnya.
Negara maju diingatkan untuk mewaspadai pengaruh deflasi yang bisa mengganggu pemulihan ekonomi yang masih berada pada tahap awal sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (22/1/2014).
Dalam laporan World Economic Outlook disebutkan bahwa pertumbuhan 3,7% tersebut tercatat 0,1 poin persen lebih tinggi dari proyeksi yang dikeluarkan Oktober tahun lalu. IMF juga memprediksi bahwa ekonomi dunia akan tumbuh 3,9% pada 2015.
Olivier Blanchard, kepala ekonom IMF mengatakan sistem keuangan yang kian sehat selain berkurangnya ketidakpastian akan memungkinkan pertumbuhan terus melaju.
Tuesday, January 21, 2014
Emiten Ritel Yang Untung Karena Banjir
Banjir yang melanda Jakarta dan beberapa daerah lain mendorong peningkatan penjualan produk emiten di sektor ritel, di antaranya PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA) dan PT Ace Hardware Indonesia Tbk. (ACES).
Fernando Repi, Head of Public Relations Matahari Putra Prima menjelaskan kemungkinan kenaikan penjualan akan terjadi pada barang-barang kebersihan, karena masyarakat yang menjadi korban banjir membutuhkan peralatan tersebut setelah banjir.
"Kemungkinan kenaikan penjualan tersebut akan terjadi setelah banjir surut, kalau dalam waktu dekat warga belum bersih-bersih karena dirasakan sia-sia jika masih banjir", ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (20/1/2014).
Hal senada di sampaikan Sekretaris Perusahaan Ace Hardware Helen R Tanzil. Dia menjelaskan adanya peningkatan penjualan terhadap alat-alat kebersihan, hal tersebut terjadi tak hanya di tahun ini tetap juga pada saat banjir melanda Jakarta tahun lalu.
"Ada peningkatan penjualan terutama pada barang-barang cleaning", paparnya.
Meski demikian, Helen menjelaskan peningkatan tersebut jumlahnya hanya sedikit dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap total pendapatan perusahaan.
Namun, di samping adanya peningkatan penjualan, banjir juga mempengaruhi kinerja toko yang berada di wilayah banjir. Fernando mencontohkan penjualan di salah satu gerai yang berada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utama mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan akses menuju toko yang tersendat karena banjir.
Fernando Repi, Head of Public Relations Matahari Putra Prima menjelaskan kemungkinan kenaikan penjualan akan terjadi pada barang-barang kebersihan, karena masyarakat yang menjadi korban banjir membutuhkan peralatan tersebut setelah banjir.
"Kemungkinan kenaikan penjualan tersebut akan terjadi setelah banjir surut, kalau dalam waktu dekat warga belum bersih-bersih karena dirasakan sia-sia jika masih banjir", ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (20/1/2014).
Hal senada di sampaikan Sekretaris Perusahaan Ace Hardware Helen R Tanzil. Dia menjelaskan adanya peningkatan penjualan terhadap alat-alat kebersihan, hal tersebut terjadi tak hanya di tahun ini tetap juga pada saat banjir melanda Jakarta tahun lalu.
"Ada peningkatan penjualan terutama pada barang-barang cleaning", paparnya.
Meski demikian, Helen menjelaskan peningkatan tersebut jumlahnya hanya sedikit dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap total pendapatan perusahaan.
Namun, di samping adanya peningkatan penjualan, banjir juga mempengaruhi kinerja toko yang berada di wilayah banjir. Fernando mencontohkan penjualan di salah satu gerai yang berada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utama mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan akses menuju toko yang tersendat karena banjir.
OJK Didesak Ambil Tindakan Terkait Pernyataan Dahlan Iskan Agar Pertamina Akuisisi PGN
Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Airlangga Hartarto menilai, pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan tentang akuisisi PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) oleh PT Pertamina (Persero) atau anak usahanya PT Pertagas, telah membuat harga saham emiten berkode PGAS itu terjun bebas.
Saham PGAS makin menukik sejak isu akuisisi itu mencuat pada Oktober tahun lalu. Pada Oktober tahun lalu harga saham PGN sebesar Rp 5.450 dan pada akhir pekan lalu turun menjadi Rp 4350. Nilai kapitalisasi saham PGN pun terpangkas hingga Rp 25 triliun. Sebagai pemegang saham mayoritas (57%), pemerintah menderita kerugian hampir Rp 15 triliun.
Alhasil, Airlangga menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan penurunan tajam saham itu. "Ini operasi pasar agar ada pihak yang memperoleh keuntungan", ujar Airlangga, saat dihubungi Senin (20/1).
Dia menegaskan, pernyataan Dahlan yang berulang kali menegaskan soal akuisisi, sementara hingga saat ini tak kunjung terjadi, bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak tertentu itu, tegas Airlangga, jelas hanya diketahui oleh Dahlan.
"Statemen itu pasti bisa dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan. Kan, tanpa statement Dahlan itu harga saham PGN mahal, dengan statement itu harga saham jadi murah", tegas pria yang juga menjabat ketua Komisi VI DPR, ini.
Padahal, dari pernyataan Dahlan, tak hanya pemerintah selaku pemegang saham mayoritas yang dirugikan, karena pemegang saham minoritas juga dirugikan. "Statemen pemilik mayoritas merugikan pemilik minoritas. Meski juga harus diakui pemilik mayoritas juga rugi. Ini market making yang cukup unik", kata dia.
Disinggung soal aturan tegas bahwa para pihak yang bertindak market making atau pengondisian pasar bisa ditindak, baik perdata maupun pidana, Airlangga menegaskan hal itu diatur. Namun kembali lagi, apakah regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berani menindak. "Berani tidak OJK mengambil tindakan dari pernyataan yang merugikan pemilik saham? Sudah jelas dalam dalam kasus ini dua-duanya rugi, saham pengendali dan minoritas", ujar Airlangga.
Dia menjelaskan, tidak pernah ada di bursa kasus seperti PGN ketika pemilik saham sama-sama dirugikan. Yang selama ini ada, pemilik saham mayoritas kemudian membuat pernyataan yang membikin pemilik saham minoritas rugi. "Kasus model seperti ini belum pernah ada di bursa, ini market making, mungkin istilahnya state of art", kata dia. (*/hrb)
Saham PGAS makin menukik sejak isu akuisisi itu mencuat pada Oktober tahun lalu. Pada Oktober tahun lalu harga saham PGN sebesar Rp 5.450 dan pada akhir pekan lalu turun menjadi Rp 4350. Nilai kapitalisasi saham PGN pun terpangkas hingga Rp 25 triliun. Sebagai pemegang saham mayoritas (57%), pemerintah menderita kerugian hampir Rp 15 triliun.
Alhasil, Airlangga menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan penurunan tajam saham itu. "Ini operasi pasar agar ada pihak yang memperoleh keuntungan", ujar Airlangga, saat dihubungi Senin (20/1).
Dia menegaskan, pernyataan Dahlan yang berulang kali menegaskan soal akuisisi, sementara hingga saat ini tak kunjung terjadi, bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak tertentu itu, tegas Airlangga, jelas hanya diketahui oleh Dahlan.
"Statemen itu pasti bisa dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan. Kan, tanpa statement Dahlan itu harga saham PGN mahal, dengan statement itu harga saham jadi murah", tegas pria yang juga menjabat ketua Komisi VI DPR, ini.
Padahal, dari pernyataan Dahlan, tak hanya pemerintah selaku pemegang saham mayoritas yang dirugikan, karena pemegang saham minoritas juga dirugikan. "Statemen pemilik mayoritas merugikan pemilik minoritas. Meski juga harus diakui pemilik mayoritas juga rugi. Ini market making yang cukup unik", kata dia.
Disinggung soal aturan tegas bahwa para pihak yang bertindak market making atau pengondisian pasar bisa ditindak, baik perdata maupun pidana, Airlangga menegaskan hal itu diatur. Namun kembali lagi, apakah regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berani menindak. "Berani tidak OJK mengambil tindakan dari pernyataan yang merugikan pemilik saham? Sudah jelas dalam dalam kasus ini dua-duanya rugi, saham pengendali dan minoritas", ujar Airlangga.
Dia menjelaskan, tidak pernah ada di bursa kasus seperti PGN ketika pemilik saham sama-sama dirugikan. Yang selama ini ada, pemilik saham mayoritas kemudian membuat pernyataan yang membikin pemilik saham minoritas rugi. "Kasus model seperti ini belum pernah ada di bursa, ini market making, mungkin istilahnya state of art", kata dia. (*/hrb)
Upaya Pertamina Akuisisi PGN Keputusan Blunder
Pengamat energi dari Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi, menilai, upaya Pertamina mengakuisisi PGN adalah keputusan blunder karena semakin memperberat beban korporasi Pertamina dan berpotensi menurunkan harga saham PGN.
"Fluktuasi harga saham PGN dalam sebulan ini lebih disebabkan adanya sentimen negatif terkait rencana akusisi PGN oleh Pertamina," kata Fahmy.
Menurut dia, sampai sekarang fluktuasi harga saham PGN sekaligus bukti adanya penolakan pasar terhadap rencana akuisi PGN oleh Pertamina. Di sisi lain, tindakan akusisi Pertamina terhadap PGN merupakan puncak perseteruan antara kedua perusahaan pelat merah yang berlangsung selama ini.
"Pemicu kondisi itu adalah kebijakan liberalisasi tata kelola gas. Melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 19/2009, Pemerintah membuka peluang perniagaan dan usaha pengangkutan Gas Bumi bagi semua pelaku usaha dalam persaingan bebas terutama dari skema 'open access'," kata Fahmy saat dihubungi dari Surabaya, Minggu.
Ia menjelaskan, pada awalnya memang ada perbedaan pendapat antara Pertamina dan PGN dalam menyikapi kebijakan "open access". Di satu sisi Pertagas sangat bersemangat untuk menerapkan kebijakan tersebut tanpa "reserve". Namun, di sisi lainnya PGN bersikeras tidak menerapkan "open access" secara total pada saat ini.
"Alasannya, masih ada permasalahan teknis dan ekonomis berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur jaringan pipa transmisi dan distribusi yang masih harus diselesaikan," katanya.
Ia menyatakan, apabila tujuan utama Pertamina mengakusisi PGN semata-mata hanya untuk menerapkan "open access" maka upaya korporasi tersebut tidak akan memberikan benefit signifikan bagi Pertamina. Apalagi, semakin menambah beban bagi Pertamina yang sudah memiliki banyak lini bisnis.
"Sementara, sampai sekarang Pertamina sering diterpa berbagai masalah sehingga semakin menjauhkan harapannya menjadi perusahaan minyak kelas dunia," katanya.
Di lain pihak, tambah dia, kini publik juga masih ingat tentang keluhan Pertamina kepada Pemerintah untuk menaikan harga jual LPG 12 Kg sebesar 68 persen lantaran perusahaan minyak dan gas bumi itu menanggung rugi triliunan rupiah selama bertahun-tahun.
"Dengan alasan menutup kerugian itu, Pertamina nekad menaikan harga jual LPG 12 Kg secara sepihak atau tanpa konsultasi dengan pemerintah. Lalu, kenaikan harga itupun dianulir oleh pemerintah hanya dalam waktu lima hari," katanya.
Bahkan, kata dia, ketidakmampuan Pertamina dalam menambah kilang minyak yang sudah dicanangkan sejak bertahun-tahun lalu hingga kini juga tidak pernah terwujud. Dampaknya, Indonesia masih menjadi "net-impoter" BBM dan hal itu semakin membebani neraca perdagangan Indonesia.
"Bahkan, kekalahan demi kekalahan dalam perebutan ladang migas melawan perusahaan minyak asing telah menorehkan stigma bahwa Pertamina dinilai tidak berkualitas mengelola ladang migas di negeri sendiri," katanya.
"Fluktuasi harga saham PGN dalam sebulan ini lebih disebabkan adanya sentimen negatif terkait rencana akusisi PGN oleh Pertamina," kata Fahmy.
Menurut dia, sampai sekarang fluktuasi harga saham PGN sekaligus bukti adanya penolakan pasar terhadap rencana akuisi PGN oleh Pertamina. Di sisi lain, tindakan akusisi Pertamina terhadap PGN merupakan puncak perseteruan antara kedua perusahaan pelat merah yang berlangsung selama ini.
"Pemicu kondisi itu adalah kebijakan liberalisasi tata kelola gas. Melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 19/2009, Pemerintah membuka peluang perniagaan dan usaha pengangkutan Gas Bumi bagi semua pelaku usaha dalam persaingan bebas terutama dari skema 'open access'," kata Fahmy saat dihubungi dari Surabaya, Minggu.
Ia menjelaskan, pada awalnya memang ada perbedaan pendapat antara Pertamina dan PGN dalam menyikapi kebijakan "open access". Di satu sisi Pertagas sangat bersemangat untuk menerapkan kebijakan tersebut tanpa "reserve". Namun, di sisi lainnya PGN bersikeras tidak menerapkan "open access" secara total pada saat ini.
"Alasannya, masih ada permasalahan teknis dan ekonomis berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur jaringan pipa transmisi dan distribusi yang masih harus diselesaikan," katanya.
Ia menyatakan, apabila tujuan utama Pertamina mengakusisi PGN semata-mata hanya untuk menerapkan "open access" maka upaya korporasi tersebut tidak akan memberikan benefit signifikan bagi Pertamina. Apalagi, semakin menambah beban bagi Pertamina yang sudah memiliki banyak lini bisnis.
"Sementara, sampai sekarang Pertamina sering diterpa berbagai masalah sehingga semakin menjauhkan harapannya menjadi perusahaan minyak kelas dunia," katanya.
Di lain pihak, tambah dia, kini publik juga masih ingat tentang keluhan Pertamina kepada Pemerintah untuk menaikan harga jual LPG 12 Kg sebesar 68 persen lantaran perusahaan minyak dan gas bumi itu menanggung rugi triliunan rupiah selama bertahun-tahun.
"Dengan alasan menutup kerugian itu, Pertamina nekad menaikan harga jual LPG 12 Kg secara sepihak atau tanpa konsultasi dengan pemerintah. Lalu, kenaikan harga itupun dianulir oleh pemerintah hanya dalam waktu lima hari," katanya.
Bahkan, kata dia, ketidakmampuan Pertamina dalam menambah kilang minyak yang sudah dicanangkan sejak bertahun-tahun lalu hingga kini juga tidak pernah terwujud. Dampaknya, Indonesia masih menjadi "net-impoter" BBM dan hal itu semakin membebani neraca perdagangan Indonesia.
"Bahkan, kekalahan demi kekalahan dalam perebutan ladang migas melawan perusahaan minyak asing telah menorehkan stigma bahwa Pertamina dinilai tidak berkualitas mengelola ladang migas di negeri sendiri," katanya.
Saturday, January 18, 2014
Pemerintah ingin PGAS diakuisisi Pertamina
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN/PGAS) mengaku belum mendapat informasi apa pun dari pemerintah soal rencana akuisisi oleh PT Pertamina (Persero). Padahal, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan telah memberi 'lampu hijau' soal rencana ini.
"Kami belum diberi tahu apa-apanya. Belum pernah ada pemberitahuan terkait akuisisi ini," kata Head Corporate Communication PGN Ridha Ababil saat dihubungi detikFinance di Jakarta, Jumat (17/1/2014).
Namun begitu, Ridha mengaku hanya bisa menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah.
"Tunggu pemerintah. Itu apa masih wacana, apakah program kerja, kita sendiri belum tahu. Kita sebagai operator tinggal jalankan saja. Ini kan yang punya pemerintah ya apa kata pemerintah saja," kata Ridha.
Perlu diketahui, kemarin Dahlan menegaskan, pemerintah mendorong akuisisi PGN oleh Pertamina. Namun ada dua opsi yang sedang dikaji.
Saat jumpa pers, Dahlan mengatakan, opsi pertama adalah PGN mengakuisisi Pertagas yang merupakan anak usaha Pertamina di sektor gas. Lalu selanjutnya PGN diakuisisi Pertamina.
"Opsi kedua, Pertamina langsung akuisisi PGN yang merupakan emiten berkode PGAS. Untuk hasil kajian dua opsi ini sebaiknya secepatnya, karena untuk kemajuan bangsa," kata Dahlan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (16/1/2014).
Saat ini kajian baru dilakukan satu minggu oleh Bahana dan Danareksa. "Memang ujungnya PGN bakal diakuisisi Pertamina, tapi perlu ada skema-skema yang paling baik. Kami menunggu hasil kajiannya," cetusnya.
"Hasilnya saya harapkan bisa keluar. Pemerintah ikut keputusan yang terbaik. Apakah opsi pertama yang diambil atau opsi kedua," kata Dahlan.
"Kami belum diberi tahu apa-apanya. Belum pernah ada pemberitahuan terkait akuisisi ini," kata Head Corporate Communication PGN Ridha Ababil saat dihubungi detikFinance di Jakarta, Jumat (17/1/2014).
Namun begitu, Ridha mengaku hanya bisa menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah.
"Tunggu pemerintah. Itu apa masih wacana, apakah program kerja, kita sendiri belum tahu. Kita sebagai operator tinggal jalankan saja. Ini kan yang punya pemerintah ya apa kata pemerintah saja," kata Ridha.
Perlu diketahui, kemarin Dahlan menegaskan, pemerintah mendorong akuisisi PGN oleh Pertamina. Namun ada dua opsi yang sedang dikaji.
Saat jumpa pers, Dahlan mengatakan, opsi pertama adalah PGN mengakuisisi Pertagas yang merupakan anak usaha Pertamina di sektor gas. Lalu selanjutnya PGN diakuisisi Pertamina.
"Opsi kedua, Pertamina langsung akuisisi PGN yang merupakan emiten berkode PGAS. Untuk hasil kajian dua opsi ini sebaiknya secepatnya, karena untuk kemajuan bangsa," kata Dahlan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (16/1/2014).
Saat ini kajian baru dilakukan satu minggu oleh Bahana dan Danareksa. "Memang ujungnya PGN bakal diakuisisi Pertamina, tapi perlu ada skema-skema yang paling baik. Kami menunggu hasil kajiannya," cetusnya.
"Hasilnya saya harapkan bisa keluar. Pemerintah ikut keputusan yang terbaik. Apakah opsi pertama yang diambil atau opsi kedua," kata Dahlan.
BI Minta Perbankan Setor 4% Dana Pihak Ketiga (DPK)
Bank Indonesia (BI) memerintahkan kepada perbankan untuk menyerahkan 4% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Untuk apa?
Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan itu bertujuan untuk dapat dapat mencegah adanya kekeringan likuiditas perbankan. Bentuk penyerahan tersebut disetornya ke BI dalam bentuk surat berharga.
"Tujuannya untuk menjaga kalau pada suatu saat perbankan mengalami kekeringan likuiditas, BI bisa membantu likuiditas," ujar Halim pada forum group diskusi "Perkembangan Makroprudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan serta Arah Kebijakan BI ke Depan di kantornya, Jumat (17/1/2014).
Mengenai likuiditas 2014, Halim mengatakan sepertinya perbankan tidak akan ada kekurangan likuiditas. Pasalnya sejak 2013, perbankan berkomitment mengejar likuditas. Jadi, Halim berpandangan perbankan tidak akan ada masalah likuiditas pada tahun 2014 ini.
"Kita tidak memprediksi tapi yang jelas kita asesment sepanjang yang kita coba lihat risiko yang menonjol. Risiko likuditas itu tidak serius, semua bank cukup. Tapi tahun lalu ada bank komit memenuhi bisnis bank dan itu mengakibatkan kejar-kejaran likuiditas," katanya. [hid]
Namun bila ada perbankan mengalami kekeringann likuiditas, BI siap memberikan likuiditas tersebut kepada perbankan yang kesulitan likuiditas. "Namun kalau masalah itu ada kekeringan likuidiyas, tidak menutup kemungkinan menyiapkan suntikan," jelas Halim.
Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan itu bertujuan untuk dapat dapat mencegah adanya kekeringan likuiditas perbankan. Bentuk penyerahan tersebut disetornya ke BI dalam bentuk surat berharga.
"Tujuannya untuk menjaga kalau pada suatu saat perbankan mengalami kekeringan likuiditas, BI bisa membantu likuiditas," ujar Halim pada forum group diskusi "Perkembangan Makroprudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan serta Arah Kebijakan BI ke Depan di kantornya, Jumat (17/1/2014).
Mengenai likuiditas 2014, Halim mengatakan sepertinya perbankan tidak akan ada kekurangan likuiditas. Pasalnya sejak 2013, perbankan berkomitment mengejar likuditas. Jadi, Halim berpandangan perbankan tidak akan ada masalah likuiditas pada tahun 2014 ini.
"Kita tidak memprediksi tapi yang jelas kita asesment sepanjang yang kita coba lihat risiko yang menonjol. Risiko likuditas itu tidak serius, semua bank cukup. Tapi tahun lalu ada bank komit memenuhi bisnis bank dan itu mengakibatkan kejar-kejaran likuiditas," katanya. [hid]
Namun bila ada perbankan mengalami kekeringann likuiditas, BI siap memberikan likuiditas tersebut kepada perbankan yang kesulitan likuiditas. "Namun kalau masalah itu ada kekeringan likuidiyas, tidak menutup kemungkinan menyiapkan suntikan," jelas Halim.
Friday, January 17, 2014
Perusahaan Gas Negara Tbk akuisisi Blok South East Sumatera
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) unjuk gigi lagi di bisnis hulu minyak dan gas bumi (migas). Kamis (16/1),melalui anak usahanya, PT Saka Energi Indonesia, PGN resmi mengakuisisi 8,91% saham Blok South East Sumatera (OSES) yang dimiliki Korean National Oil Corporation (KNOC) senilai US$ 46 juta atau sekitar Rp 552 juta (kurs US$ 1=Rp 12.000).
Seperti diketahui, sebelum saham Korean National diakuisisi oleh Saka Energi, kepemilikan saham di blok tersebut antara lain berada di China National Oil Company (CNOOC) sebesar 65,5%, Pertamina Hulu Energi 13%, KNOC sebesar 8,91%, Talisman 7,4%, Orchard Group (Salamander) sebanyak 5%.
Adapun lokasi Blok South East Sumatera ini terletak di perairan dangkal Laut Jawa di lepas pantai selatan Sumatra. Luas blok tersebut sebesar 8.098 kilometer persegi dan terdiri dari 34 lapangan dan 360 sumur. Sementara untuk Production Sharing Contract (PSC) Blok South East Sumatera ini pertama kali dimenangkan oleh Independence Indonesian American Oil Company (IIAPCO) pada tahun 1968 dan mulai berproduksi sejak tahun 1971.
Lalu, KNOC mengakuisisi 8,91% saham Blok South East Sumatera pada tahun 2002 lalu. Untuk kontrak Blok South East Sumatera bakal berakhir 2018 nanti. Produksi migas di blok itu disumbang oleh dua lapangan, yakni Lapangan Cinta di bagian selatan dan Lapangan Widuri di bagian utara dengan jaringan pipa bawah laut sepanjang 513 kilometer (km). Blok ini pernah menjadi blok dengan produksi terbesar dengan sumur produksi 410 sumur.
Direktur Operasional Saka Energi Indonesia Tumbur Parlindungan menjelaskan, langkah PT Saka Energi Indonesia mengakuisisi Blok South East Sumatera ini karena produksi dari blok tersebut masih terbilang besar. Saat ini produksi migas dari blok itu sebesar 48.400 barel oil equivalent per day (boepd).
Sekretaris Perusahan PGN Ridha Ababil mengatakan, langkah agresif PGN mengakuisisi sejumlah blok migas merupakan upaya PGN mencari pengalaman di bisnis hulu migas. Pengalaman itu bisa didapat dengan mulai berperan sebagai pemegang saham minoritas di suatu blok.
Menurut sumber KONTAN di PGN, sebenarnya strategi PGN adalah mengincar blok-blok gas yang akan habis masa kontraknya atau akan ditinggalkan oleh kontraktor kerja sama (KKKS) asing. "Dengan begitu, lebih mudah bagi PGN untuk mengakuisisi blok-blok gas tersebut ketika dilepas lewat pre-emptive right," ungkap dia.
Sementara itu, sumber KONTAN di KNOC yang tidak ingin disebutkan namanya bilang, langkah KNOC melepas saham di Blok South East Sumatera itu merupakan bagian dari rencana Badan Usaha Milik Negara Korea Selatan itu untuk keluar dari bisnis migas di Indonesia.
"Kami memiliki beberapa blok di Indonesia. Kami juga sudah mengebor dan ternyata dryhole. Karena itu, sejak 2003 lalu, kami sudah memutuskan untuk keluar dari bisnis migas di Indonesia," ungkap dia.
Adapun harga yang dibanderol KNOC untuk 8,91% saham di Blok South East Sumatera senilai US$ 46 juta.
Akuisisi South Sesulu
Sebelumnya, pada Selasa (7/1) lalu, PGN melalui Saka Energi juga telah melakukan pembayaran atas akuisisi 75% yang merupakan sisa saham milik Hess Corp di Blok Ujung Pangkah senilai US$ 650 juta. Selain Blok Ujung Pangkah, Oktober 2013, Saka Energi juga sudah mengakuisisi 100% saham Blok South Sesulu di Kalimantan Timur yang juga milik Hess Corp.
Saat ini, Blok South Sesulu memang masih tahap eksplorasi. Untuk akuisisi Blok South Sesulu, "Kami hanya membayar komitmen berupa utang dan pengeboran satu sumur yang ditinggalkan oleh Hess," kata Tumbur.
Seperti diketahui, sebelum saham Korean National diakuisisi oleh Saka Energi, kepemilikan saham di blok tersebut antara lain berada di China National Oil Company (CNOOC) sebesar 65,5%, Pertamina Hulu Energi 13%, KNOC sebesar 8,91%, Talisman 7,4%, Orchard Group (Salamander) sebanyak 5%.
Adapun lokasi Blok South East Sumatera ini terletak di perairan dangkal Laut Jawa di lepas pantai selatan Sumatra. Luas blok tersebut sebesar 8.098 kilometer persegi dan terdiri dari 34 lapangan dan 360 sumur. Sementara untuk Production Sharing Contract (PSC) Blok South East Sumatera ini pertama kali dimenangkan oleh Independence Indonesian American Oil Company (IIAPCO) pada tahun 1968 dan mulai berproduksi sejak tahun 1971.
Lalu, KNOC mengakuisisi 8,91% saham Blok South East Sumatera pada tahun 2002 lalu. Untuk kontrak Blok South East Sumatera bakal berakhir 2018 nanti. Produksi migas di blok itu disumbang oleh dua lapangan, yakni Lapangan Cinta di bagian selatan dan Lapangan Widuri di bagian utara dengan jaringan pipa bawah laut sepanjang 513 kilometer (km). Blok ini pernah menjadi blok dengan produksi terbesar dengan sumur produksi 410 sumur.
Direktur Operasional Saka Energi Indonesia Tumbur Parlindungan menjelaskan, langkah PT Saka Energi Indonesia mengakuisisi Blok South East Sumatera ini karena produksi dari blok tersebut masih terbilang besar. Saat ini produksi migas dari blok itu sebesar 48.400 barel oil equivalent per day (boepd).
Sekretaris Perusahan PGN Ridha Ababil mengatakan, langkah agresif PGN mengakuisisi sejumlah blok migas merupakan upaya PGN mencari pengalaman di bisnis hulu migas. Pengalaman itu bisa didapat dengan mulai berperan sebagai pemegang saham minoritas di suatu blok.
Menurut sumber KONTAN di PGN, sebenarnya strategi PGN adalah mengincar blok-blok gas yang akan habis masa kontraknya atau akan ditinggalkan oleh kontraktor kerja sama (KKKS) asing. "Dengan begitu, lebih mudah bagi PGN untuk mengakuisisi blok-blok gas tersebut ketika dilepas lewat pre-emptive right," ungkap dia.
Sementara itu, sumber KONTAN di KNOC yang tidak ingin disebutkan namanya bilang, langkah KNOC melepas saham di Blok South East Sumatera itu merupakan bagian dari rencana Badan Usaha Milik Negara Korea Selatan itu untuk keluar dari bisnis migas di Indonesia.
"Kami memiliki beberapa blok di Indonesia. Kami juga sudah mengebor dan ternyata dryhole. Karena itu, sejak 2003 lalu, kami sudah memutuskan untuk keluar dari bisnis migas di Indonesia," ungkap dia.
Adapun harga yang dibanderol KNOC untuk 8,91% saham di Blok South East Sumatera senilai US$ 46 juta.
Akuisisi South Sesulu
Sebelumnya, pada Selasa (7/1) lalu, PGN melalui Saka Energi juga telah melakukan pembayaran atas akuisisi 75% yang merupakan sisa saham milik Hess Corp di Blok Ujung Pangkah senilai US$ 650 juta. Selain Blok Ujung Pangkah, Oktober 2013, Saka Energi juga sudah mengakuisisi 100% saham Blok South Sesulu di Kalimantan Timur yang juga milik Hess Corp.
Saat ini, Blok South Sesulu memang masih tahap eksplorasi. Untuk akuisisi Blok South Sesulu, "Kami hanya membayar komitmen berupa utang dan pengeboran satu sumur yang ditinggalkan oleh Hess," kata Tumbur.
Tiga Emiten Baru Bursa Efek Indonesia 2014
Tiga emiten baru, yaitu PT Asuransi Mitra Maparya Tbk (ASMI), PT Capitol Nusantara Tbk (CANI), dan PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) mencatatkan sahamnya (listing) secara bersamaan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (16/1).
Pada perdagangan hari pertama, kemarin, tiga saham itu langsung menggebrak dengan kenaikan harga yang signifikan di tengah penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG). Harga ASMI bahkan terkena penolakan otomatis (autorejection) batas atas, karena naik hingga 50%. ASMI ditutup pada harga Rp 405 atau menguat Rp 135.
Sementara itu, CANI ditutup menguat Rp 39 (19,5%) pada harga Rp 239, sedangkan BINA naik Rp 30 (12,5%) pada harga Rp 270. Adapun IHSG kemarin melemah 29,1 poin (0,6%) ke level 4.412, setelah rally kenaikan selama tiga hari.
Pencatatan saham ASMI, CANI, dan BINA juga turut menambah daftar emiten baru BEI tahun ini menjadi empat perusahaan. Sehari sebelumnya, PT Bank Panin Syariah Tbk (PNBS) sudah listing di BEI. Sementara itu, hari ini, PT Tunas Alfin Tbk akan kembali mencatatkan sahamnya (relisting). Tahun ini, BEI menargetkan emiten baru sebanyak 30 perusahaan.
Pada perdagangan hari pertama, kemarin, tiga saham itu langsung menggebrak dengan kenaikan harga yang signifikan di tengah penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG). Harga ASMI bahkan terkena penolakan otomatis (autorejection) batas atas, karena naik hingga 50%. ASMI ditutup pada harga Rp 405 atau menguat Rp 135.
Sementara itu, CANI ditutup menguat Rp 39 (19,5%) pada harga Rp 239, sedangkan BINA naik Rp 30 (12,5%) pada harga Rp 270. Adapun IHSG kemarin melemah 29,1 poin (0,6%) ke level 4.412, setelah rally kenaikan selama tiga hari.
Pencatatan saham ASMI, CANI, dan BINA juga turut menambah daftar emiten baru BEI tahun ini menjadi empat perusahaan. Sehari sebelumnya, PT Bank Panin Syariah Tbk (PNBS) sudah listing di BEI. Sementara itu, hari ini, PT Tunas Alfin Tbk akan kembali mencatatkan sahamnya (relisting). Tahun ini, BEI menargetkan emiten baru sebanyak 30 perusahaan.
Sunday, January 12, 2014
NJOP 2014 DKI Naik 200% Lebih
Punya properti di DKI Jakarta? Bersiaplah membayar pajak lebih besar pada 2014.
Pasalnya, tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, kebijakan ini buat menyelaraskan harga tanah di pasaran. "Tahun ini pasti ada kenaikan NJOP, karena selama 4 tahun tidak pernah ada kenaikan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/1).
Menurut dia, fakta di lapangan menunjukkan harga tanah di pasaran melambung tinggi. Idealnya, tambah bekas Bupati Belitung Timur ini, NJOP mendekati harga pasar. Jika tidak, negara berpotensi dirugikan dan Pemprov DKI bisa dituduh korupsi karena membiarkan potensi pendapatan negara berkurang.
Ahok menjelaskan, nilai kenaikan NJOP di Jakarta bervariasi. Sesuai lokasi. Tapi, kisarannya 120-240 persen. Kenaikan NJOP tertinggi ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. NJOP-nya naik 240 persen dari Rp1.167.682 per meter menjadi Rp2.796.625/meter.
Tertinggi kedua, wilayah Gambir, Jakarta Pusat. NJOP wilayah ini naik 236 persen dari Rp6.623.328/meter menjadi Rp15.637.886/meter.
Wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, naik 205 persen dari Rp6.612.979 ke Rp13.567.668 setiap meter. Sementara daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, naik 204 persen menjadi Rp10.098.081.
NJOP di Kalideres, Jakarta Barat, naik 218 persen menjadi Rp3.174.956. Sedangkan di Ciracas, Jakarta Timur, naik 176 persen menjadi Rp2.052.337 per meter.
Daerah yang paling kecil kenaikan NJOP-nya, yakni Pasar Rebo, Jakarta Timur. NJOP daerah ini naik 120 persen dari Rp1.239.880 menjadi Rp2.490.197 per meter.
Kenaikan NJOP ini akan berbanding lurus dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan harga tanah. Sementara, di daerah sepanjang jalan protokol, memiliki NJOP khusus.
Pasalnya, tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, kebijakan ini buat menyelaraskan harga tanah di pasaran. "Tahun ini pasti ada kenaikan NJOP, karena selama 4 tahun tidak pernah ada kenaikan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/1).
Menurut dia, fakta di lapangan menunjukkan harga tanah di pasaran melambung tinggi. Idealnya, tambah bekas Bupati Belitung Timur ini, NJOP mendekati harga pasar. Jika tidak, negara berpotensi dirugikan dan Pemprov DKI bisa dituduh korupsi karena membiarkan potensi pendapatan negara berkurang.
Ahok menjelaskan, nilai kenaikan NJOP di Jakarta bervariasi. Sesuai lokasi. Tapi, kisarannya 120-240 persen. Kenaikan NJOP tertinggi ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. NJOP-nya naik 240 persen dari Rp1.167.682 per meter menjadi Rp2.796.625/meter.
Tertinggi kedua, wilayah Gambir, Jakarta Pusat. NJOP wilayah ini naik 236 persen dari Rp6.623.328/meter menjadi Rp15.637.886/meter.
Wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, naik 205 persen dari Rp6.612.979 ke Rp13.567.668 setiap meter. Sementara daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, naik 204 persen menjadi Rp10.098.081.
NJOP di Kalideres, Jakarta Barat, naik 218 persen menjadi Rp3.174.956. Sedangkan di Ciracas, Jakarta Timur, naik 176 persen menjadi Rp2.052.337 per meter.
Daerah yang paling kecil kenaikan NJOP-nya, yakni Pasar Rebo, Jakarta Timur. NJOP daerah ini naik 120 persen dari Rp1.239.880 menjadi Rp2.490.197 per meter.
Kenaikan NJOP ini akan berbanding lurus dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan harga tanah. Sementara, di daerah sepanjang jalan protokol, memiliki NJOP khusus.
Saturday, January 11, 2014
10 Strategi Pengembangan SDM Perusahaan
Ketika kita ingin membuat business plan yang mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, kadangkala terbentur dengan masalah anggaran yang terbatas selain masalah komitmen kedisiplinan itu sendiri yang masih belum menjadikan business plan sebagai acuan day per day activity.
Berikut adalah 10 poin strategi pengembangan bisnis yang bisa menjadi daya ungkit atau leverage dalam aspek pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dan sangat hemat biaya.
Strategi apa aja yang dimaksud ?
1. Tetapkan Visi Perusahaan dan Tuliskan pernyataan misi Anda
Libatkan tim Anda pada arah tujuan Anda dan berikan mereka sesuatu untuk dipertanggung jawabkan.
Libatkan tim Anda pada arah tujuan Anda dan berikan mereka sesuatu untuk dipertanggung jawabkan.
2. Adakan Pertemuan Tim secara Teratur
Komunikasi adalah suatu keharusan, jika Anda ingin memiliki tim yang berperforma tinggi.
Komunikasi adalah suatu keharusan, jika Anda ingin memiliki tim yang berperforma tinggi.
3. Buat Aturan Main di Perusahaan Anda
Bagaimana seharusnya orang bertingkah laku di dalam bisnis Anda, apa standar-standar Anda, dan bagaimana semuanya berjalan.
Bagaimana seharusnya orang bertingkah laku di dalam bisnis Anda, apa standar-standar Anda, dan bagaimana semuanya berjalan.
4. Jalankan Program Pelatihan Untuk Membangun Team
Semakin orang-orang mengenal satu sama lain, semakin mereka akan saling membantu, satukan meeka dan fokus. Jadikan atasan mereka sebagai trainer yang mumpuni.
Semakin orang-orang mengenal satu sama lain, semakin mereka akan saling membantu, satukan meeka dan fokus. Jadikan atasan mereka sebagai trainer yang mumpuni.
5. Kembangkan Rencana Persiapan Penempatan Karyawan
Terutama untuk para pekerja senior. Pastikan anda secepatnya melatih orang yang nanti dapat menggantikan mereka.
Terutama untuk para pekerja senior. Pastikan anda secepatnya melatih orang yang nanti dapat menggantikan mereka.
6. Buat Sistem Perekrutan yang Konsisten
Dengan cara ini, baik Anda maupun tim anda dapat selalu merekrut orang-orang yang bagus.
Dengan cara ini, baik Anda maupun tim anda dapat selalu merekrut orang-orang yang bagus.
7. Berlangganan Majalah dan membaca Buku yang bersifat mendidik
Semakin Anda dan tim anda belajar, semakin mudah pekerjaan Anda jadinya.
Semakin Anda dan tim anda belajar, semakin mudah pekerjaan Anda jadinya.
8. Buat Berbagai Manual Panduan untuk Berbagai Posisi
Jangan hanya mengandalkan orang-orang yang anda miliki saat ini, beberapa dari mereka pada akhirnya akan keluar, tuliskan bagaimana segalanya dilakukan, agar anda dapat dengan mudah melatih orang berikutnya.
Jangan hanya mengandalkan orang-orang yang anda miliki saat ini, beberapa dari mereka pada akhirnya akan keluar, tuliskan bagaimana segalanya dilakukan, agar anda dapat dengan mudah melatih orang berikutnya.
9. Gunakan Analisa Prilaku, kepribadian dan komunikasi kepada seluruh anggota team
Dengan cara ini mereka akan memahami diri mereka dan Anda juga mengetahui posisi yang paling sesuai untuk mereka.
Dengan cara ini mereka akan memahami diri mereka dan Anda juga mengetahui posisi yang paling sesuai untuk mereka.
10. Tetapkan Goal Perusahaan dan Goal masing-masing anggota Team
Berikanlah orang-orang arah, fokus dan keinginan untuk mencapai sesuatu.
Berikanlah orang-orang arah, fokus dan keinginan untuk mencapai sesuatu.
Kegagalan sebuah perencanaan kebanyakan disebabkan oleh orang-orang yang pandai membuat alasan, jadi kalo sudah tau ada strategi yang low budget dan high impact tunggu apa lagi.
Friday, January 10, 2014
Pemasangan RFID Gratis bagi Kendaraan Pengguna BBM Bersubsidi
PT Pertamina (Persero) membantah kabar bulan November 2013 ini sebagai batas akhir pemasangan gratis Radio Frequency Identification (RFID) untuk pengguna BBM bersubsidi. Pertamina juga membantah adanya biaya Rp 200 ribu untuk pemasangan RFID yang melewati bulan November.
"Kami tegaskan tidak ada pungutan untuk pemasangan RFID dan tidak ada batasan waktu pemasangan," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir di Jakarta, Kamis (28/11).
Dari pemantauan di lapangan, sejak Jumat (29/11) pagi para pemilik kendaraan memadati sejumlah SPBU untuk memasang RFID. Beberapa pemilik kendaraan menyatakan kecewa karena kehabisan RFID, yang menurutnya hanya dibatasi 50 unit per hari.
Ali Mundakir mengatakan, target penyelesaian pemasangan RFID untuk kendaraan di wilayah DKI Jakarta pada 31 Desember 2013. Namun begitu, katanya, pemasangan RFID selanjutnya tetap dilayani dan tetap gratis.
DKI, kata Ali, sebagai kota percontohan. Kelak, pemasangan RFID akan diberlakukan bagi seluruh konsumen BBM bersubsidi di seluruh Indonesia.
Alat ini untuk mencatat transaksi pembelian BBM bersubsidi di SPBU Retail Pertamina,
"Kami hanya menargetkan sampai akhir Desember pemasangan RFID sebanyak 4 juta terpasang dan bukannya akhir November batas akhir pasang RFID," kata Ali.
Ali mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan untuk melapor ke Pertamina begitu menemukan oknum petugas SPBU yang
menyebarluaskan kabar pembatasan waktu dan pungutan pemasangan.
"Bagi oknum SPBU yang ketahuan membuat pengumuman pasang RFID melewati batas akhir November dipungut biaya 200 ribu akan kita pecat," tegas Ali.
Ali mengatakan, masyarakat dapat melakukan pemasangan RFID di 60 SPBU. Namun Pertamina berencana memnambah titik pemasangan, seperti ruang terbuka, parkir mall, dan lainnya di luar hari kerja.
"Kami tegaskan tidak ada pungutan untuk pemasangan RFID dan tidak ada batasan waktu pemasangan," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir di Jakarta, Kamis (28/11).
Dari pemantauan di lapangan, sejak Jumat (29/11) pagi para pemilik kendaraan memadati sejumlah SPBU untuk memasang RFID. Beberapa pemilik kendaraan menyatakan kecewa karena kehabisan RFID, yang menurutnya hanya dibatasi 50 unit per hari.
Ali Mundakir mengatakan, target penyelesaian pemasangan RFID untuk kendaraan di wilayah DKI Jakarta pada 31 Desember 2013. Namun begitu, katanya, pemasangan RFID selanjutnya tetap dilayani dan tetap gratis.
DKI, kata Ali, sebagai kota percontohan. Kelak, pemasangan RFID akan diberlakukan bagi seluruh konsumen BBM bersubsidi di seluruh Indonesia.
Alat ini untuk mencatat transaksi pembelian BBM bersubsidi di SPBU Retail Pertamina,
"Kami hanya menargetkan sampai akhir Desember pemasangan RFID sebanyak 4 juta terpasang dan bukannya akhir November batas akhir pasang RFID," kata Ali.
Ali mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan untuk melapor ke Pertamina begitu menemukan oknum petugas SPBU yang
menyebarluaskan kabar pembatasan waktu dan pungutan pemasangan.
"Bagi oknum SPBU yang ketahuan membuat pengumuman pasang RFID melewati batas akhir November dipungut biaya 200 ribu akan kita pecat," tegas Ali.
Ali mengatakan, masyarakat dapat melakukan pemasangan RFID di 60 SPBU. Namun Pertamina berencana memnambah titik pemasangan, seperti ruang terbuka, parkir mall, dan lainnya di luar hari kerja.
Fitch Prediksi Pertumbuhan Ekonomi di Asia Tertinggi pada 2014
Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings memprediksi pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia sebesar 6,5% pada 2014. Proyeksi laju pertumbuhan itu masih merupakan yang tercepat dibandingkan kawasan lain di dunia.
Namun seperti mengutip laporan resmi Fitch, Jumat (10/1/2014), angka tersebut menunjukkan laju pertumbuhan paling lamban sejak krisis Asia pada 1998. Terlebih lagi jika raksasa ekonomi seperti China dan India menjadi pengecualian, lembaga global itu memprediksi pertumbuhan Asia hanya mampu bergerak di level 5,1%.
Sejumlah faktor yang menekan prospek pertumbuhan Asia khususnya di kawasan ASEAN diantaranya siklus kredit yang kian matang, lambatnya pertumbuhan di China dan anjloknya harga-harga komoditas.
Sementara itu, negara-negara yang membutuhkan dana eksternal tinggi dan tidak memiliki kerangka kebijakan yang kuat akan jauh lebih berisiko menghadapi program pengurangan dana stimulus Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed).
Dalam laporannya, Fitch mengungkapkan, pengelolaan kebijakan merupakan kunci utama dalam mempertahankan profil kredit dari berbagai tekanan tersebut, khususnya bagi Indonesia dan India.
Sementara itu, pengetatan peredaran dolar juga menguji kemampuan negara-negara di kawasan Asia untuk bertahan dari pengaruh isu eksternal. Meski demikian, menurut lembaga global tersebut, penguatan kepemilikan kekayaan negara sejak krisis 1998 harus menjadi pelajaran dalam mengatasi berbagai tantangan yang melanda.
Hingga saat ini, tujuh dari sembilan negara berkembang penguasa ekonomi Asia berada pada level proyeksi stabil. Sebaliknya, Malaysia justru mendapat proyeksi negatif dengan nilai A-. Itu karena Malaysia menghadapi risiko defisit fiskal dan transaksi berjalan.
Tahun ini, ketegangan politik di beberapa negara termasuk Thailand juga akan menjadi risiko tersendiri bagi pertumbuhan ekonominya. Sementara Indonesia dan India yang sama-sama akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) juga akan menghadapi risiko serupa.
Ketidakpastian kondisi politik domestik juga dapat berdampak pada profil kredit dan bergantung pada reformasi yang diterapkan pemerintah masing-masing. Reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat memperkuat profil kredit ke level positif di Asia.
Namun seperti mengutip laporan resmi Fitch, Jumat (10/1/2014), angka tersebut menunjukkan laju pertumbuhan paling lamban sejak krisis Asia pada 1998. Terlebih lagi jika raksasa ekonomi seperti China dan India menjadi pengecualian, lembaga global itu memprediksi pertumbuhan Asia hanya mampu bergerak di level 5,1%.
Sejumlah faktor yang menekan prospek pertumbuhan Asia khususnya di kawasan ASEAN diantaranya siklus kredit yang kian matang, lambatnya pertumbuhan di China dan anjloknya harga-harga komoditas.
Sementara itu, negara-negara yang membutuhkan dana eksternal tinggi dan tidak memiliki kerangka kebijakan yang kuat akan jauh lebih berisiko menghadapi program pengurangan dana stimulus Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed).
Dalam laporannya, Fitch mengungkapkan, pengelolaan kebijakan merupakan kunci utama dalam mempertahankan profil kredit dari berbagai tekanan tersebut, khususnya bagi Indonesia dan India.
Sementara itu, pengetatan peredaran dolar juga menguji kemampuan negara-negara di kawasan Asia untuk bertahan dari pengaruh isu eksternal. Meski demikian, menurut lembaga global tersebut, penguatan kepemilikan kekayaan negara sejak krisis 1998 harus menjadi pelajaran dalam mengatasi berbagai tantangan yang melanda.
Hingga saat ini, tujuh dari sembilan negara berkembang penguasa ekonomi Asia berada pada level proyeksi stabil. Sebaliknya, Malaysia justru mendapat proyeksi negatif dengan nilai A-. Itu karena Malaysia menghadapi risiko defisit fiskal dan transaksi berjalan.
Tahun ini, ketegangan politik di beberapa negara termasuk Thailand juga akan menjadi risiko tersendiri bagi pertumbuhan ekonominya. Sementara Indonesia dan India yang sama-sama akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) juga akan menghadapi risiko serupa.
Ketidakpastian kondisi politik domestik juga dapat berdampak pada profil kredit dan bergantung pada reformasi yang diterapkan pemerintah masing-masing. Reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat memperkuat profil kredit ke level positif di Asia.
Jurang Kesenjangan Ekonomi RI Melebar 20% per Tahun
Pakar ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin memaparkan fakta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kurang menyenangkan. Meski kini masuk dalam G20 sebagai satu dari 20 negara dengan perekonomian terbesar namun ketimpangan antara si kaya dan si miskin terus melebar.
Wijayanto mendasarkan pada indeks Gini pendapatan. Indeks Gini memakai skala 0 sampai 1. Nilai 0 berarti pendapatan dibagi merata sempurna, sebaliknya nilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Dari 100 persen pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang.
"Sejak 2002 sampai sekarang indeks Gini Indonesia terus memburuk. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Pada 2002 nilainya 0,329 lalu terakhir pada 2011 lalu nilainya 0,413," kata Wijayanto dalam orasi ilmiahnya 'Mengurangi Ketimpangan, Meluruskan Esensi Pembangunan' pada acara Dies Natalis Universitas Paramadina ke-16, Jumat (10/1).
Berdasarkan rata-rata Gini 1990 - 1999 dan 2000 - 2012, Indonesia merupakan negara dengan perubahan Gini hampir 20 persen, lebih tinggi dari Brasil, India, Rusia, dan Tiongkok. Keempat negara ini Wijayanto jadikan rujukan karena oleh Goldman Sachs dianggap sebagai motor kemajuan ekonomi global masa mendatang.
Tiongkok yang pada periode 1990 - 2012 mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir dua digit, lebih pesat dari Indonesia, nyatanya pertumbuhan Gini-nya lebih rendah, sekitar 18 persen. Malaysia, Thailand, dan Rusia malah berhasil menurunkan Gini secara signifikan meskipun pada 2012 nilai Gini mereka masih lebih tinggi dari Indonesia.
"Fakta ini menguatkan perlunya pemerintah melakukan upaya lebih serius untuk mengurangi ketimpangan ekonomi," kata Wijayanto di Aula Universitas Paramadina, Jakarta Selatan.
Ia kemudian merujuk pada indikator lain yaitu Gini kekayaan. Berdasarkan Indikator Pembangunan Dunia dari Bank Dunia pada 2013, aset yang dikuasai 10 persen orang terkaya Indonesia mencapai 65,4 persen. Dalam hal ini Indonesia ada di posisi 17 negara paling timpang berdasarkan Gini kekayaan 150 negara yang disurvei.
"Diperlukan kebijakan kreatif dan inovatif agar terlepas dari ketimpangan dan pemerataan kesejahteraan dapat terwujud di negeri ini," tukas Wijayanto yang juga menjabat sebagai Deputi Rektor Kerjasama dan Pengembangan Bisnis Universitas Paramadina.
Wijayanto mendasarkan pada indeks Gini pendapatan. Indeks Gini memakai skala 0 sampai 1. Nilai 0 berarti pendapatan dibagi merata sempurna, sebaliknya nilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Dari 100 persen pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang.
"Sejak 2002 sampai sekarang indeks Gini Indonesia terus memburuk. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Pada 2002 nilainya 0,329 lalu terakhir pada 2011 lalu nilainya 0,413," kata Wijayanto dalam orasi ilmiahnya 'Mengurangi Ketimpangan, Meluruskan Esensi Pembangunan' pada acara Dies Natalis Universitas Paramadina ke-16, Jumat (10/1).
Berdasarkan rata-rata Gini 1990 - 1999 dan 2000 - 2012, Indonesia merupakan negara dengan perubahan Gini hampir 20 persen, lebih tinggi dari Brasil, India, Rusia, dan Tiongkok. Keempat negara ini Wijayanto jadikan rujukan karena oleh Goldman Sachs dianggap sebagai motor kemajuan ekonomi global masa mendatang.
Tiongkok yang pada periode 1990 - 2012 mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir dua digit, lebih pesat dari Indonesia, nyatanya pertumbuhan Gini-nya lebih rendah, sekitar 18 persen. Malaysia, Thailand, dan Rusia malah berhasil menurunkan Gini secara signifikan meskipun pada 2012 nilai Gini mereka masih lebih tinggi dari Indonesia.
"Fakta ini menguatkan perlunya pemerintah melakukan upaya lebih serius untuk mengurangi ketimpangan ekonomi," kata Wijayanto di Aula Universitas Paramadina, Jakarta Selatan.
Ia kemudian merujuk pada indikator lain yaitu Gini kekayaan. Berdasarkan Indikator Pembangunan Dunia dari Bank Dunia pada 2013, aset yang dikuasai 10 persen orang terkaya Indonesia mencapai 65,4 persen. Dalam hal ini Indonesia ada di posisi 17 negara paling timpang berdasarkan Gini kekayaan 150 negara yang disurvei.
"Diperlukan kebijakan kreatif dan inovatif agar terlepas dari ketimpangan dan pemerataan kesejahteraan dapat terwujud di negeri ini," tukas Wijayanto yang juga menjabat sebagai Deputi Rektor Kerjasama dan Pengembangan Bisnis Universitas Paramadina.
RFID Selesai Juli 2014, Siap-siap Konsumsi BBM Dibatasi
Program Radio Frequency Identification (RFID) ditargetkan selesai pada Juli 2014. Setelah selesai dan berjalan, maka selanjutnya pemerintah akan membatasi konsumsi BBM subsidi untuk kendaraan tertentu.
"Kita bicarakan pembatasan, distribusi tertutup. Jadi, distribusi tertutup kan memang sudah ada rencana dari Kementerian ESDM dengan Pertamina mengenai pembatasan kendaraan tertentu," kata Menteri Keuangan Chatib Basri usai mendengar paparan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di kantornya, Jumat, (10/1/2014)
Chatib menambahkan langkah teknis tersebut akan terus dibahas, sebab banyak hal yang menjadi pertimbangan, termasuk untuk waktu mulainya pembatasan tersebut.
"Cuma saya belum tahu persis mulai bulan kapan. Nanti, kalau bagian itunya (pembatasan konsumsi BBM untuk kendaraan tertentu) nanti," sebutnya.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada kesempatan yang sama menambahkan, program Kementerian ESDM sangat dibutuhkan untuk menjaga anggaran subsidi BBM terutama dalam penjagaan volume konsumsi. Tahun ini kuota BBM subsidi ditetapkan sebesar 48 juta Kilo Liter (KL)
"Kalau subsidi, ESDM sudah komit ke kita bahwa volume 48 juta KL nggak akan kelewat," kata Bambang.
Sementara caranya akan diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian ESDM, Kemenkeu hanya ingin memastikan semua sesuai target pada APBN 2014.
"Terserah mereka. Mereka tanggung jawab. Kita ujungnya saja," ujarnya.
"Kita bicarakan pembatasan, distribusi tertutup. Jadi, distribusi tertutup kan memang sudah ada rencana dari Kementerian ESDM dengan Pertamina mengenai pembatasan kendaraan tertentu," kata Menteri Keuangan Chatib Basri usai mendengar paparan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di kantornya, Jumat, (10/1/2014)
Chatib menambahkan langkah teknis tersebut akan terus dibahas, sebab banyak hal yang menjadi pertimbangan, termasuk untuk waktu mulainya pembatasan tersebut.
"Cuma saya belum tahu persis mulai bulan kapan. Nanti, kalau bagian itunya (pembatasan konsumsi BBM untuk kendaraan tertentu) nanti," sebutnya.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada kesempatan yang sama menambahkan, program Kementerian ESDM sangat dibutuhkan untuk menjaga anggaran subsidi BBM terutama dalam penjagaan volume konsumsi. Tahun ini kuota BBM subsidi ditetapkan sebesar 48 juta Kilo Liter (KL)
"Kalau subsidi, ESDM sudah komit ke kita bahwa volume 48 juta KL nggak akan kelewat," kata Bambang.
Sementara caranya akan diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian ESDM, Kemenkeu hanya ingin memastikan semua sesuai target pada APBN 2014.
"Terserah mereka. Mereka tanggung jawab. Kita ujungnya saja," ujarnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)